Medan, POL | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berperan melaksanakan fungsi penunjang pemerintah dalam mendukung program daerah berbasis riset. Peran tersebut dibutuhkan guna mendorong percepatan pembangunan di daerah. Kehadiran BRIDA ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu mencapai kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Yopi di Balai Kota, Selasa (4/7/2023). Selain bersilaturahmi, kedatangan rombongan dalam rangka memperkuat tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Tusi Brida) dalam pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah dan Koordinasi Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Kepala BRIDA Kota Medan Mansyur Syah, Bobby Nasution mengatakan, saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, ia terkejut karena masih ada beberapa sektor krusial melalui perencanaan jangka panjang yang ada sebelumnya belum dilaksanakan. Oleh karenanya, imbuhnya, pembangunan di Kota Medan saat ini masif dilakukan.
“Saya rasa tidak hanya di Kota Medan saja seperti itu, mungkin juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Untuk itu peran BRIDA yang perlu diperkuat. Apalagi di Kota Medan, terutama bagian Utara terdapat tempat industri. Hal ini tentunya perlu diperhatikan guna melihat keadaan lingkungan masyarakat dan industri yang perlu dikaji,” kata Bobby Nasution.
Sementara itu Deputi Bidang RID BRIN Dr Yopi menyampaikan, prioritas nasional pengembangan riset dan inovasi harus berorientasi terhadap dampak positif untuk masyarakat. Dikatakannya, BRIDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek di daerah.
“BRIDA tentunya sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan. Dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan tersebut, BRIDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” jelas Yopi. (POL/ISV)
