Medan, POL | Temuan soal upah para pekerja pabrik korek api gas rumahan yang terbakar, cukup mengejutkan. Para pekerja disebut menerima upah Rp 1.200 setiap kali menyelesaikan satu pak korek gas/mancis yang berisi 50 korek.
Temuan ini diperoleh tim kecil Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia bersama Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera.
“Seperti sistem upah kerja dengan sistem borongan dengan bayaran 1 pak yang berisi 50 mancis, pekerja hanya dibayar Rp 1.200. Dengan 8 jam kerja dalam sehari, pekerja yang paling cepat atau paling piawai, dapat menyelesaikan 30 pak per hari,” ujar Wakil Direktur Eksekutif BITRA, Iswan Kaputra, Senin (24/6/2019).
“Ini artinya para pekerja yang paling gesit akan bergaji Rp 36 ribu dengan waktu kerja 8 jam dalam sehari. Jika dalam 1 bulan kerja, tidak ada absen, maka akan diberikan insentif (uang kerajinan) Rp 80 ribu dari perusahaan,” sambungnya.
Selain upah murah, BITRA menyoroti aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diamanatkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja diabaikan oleh perusahaan.
“Dari peristiwa ini, kita disadarkan bahwa ada kenyataan kondisi kerja dalam lingkungan yang begitu buruk dan keamanan kerja yang teramat sangat rentan,” ujar Iswan.
Disorot juga pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan yang dinilai BITRA lemah. Begitu juga dengan jaminan sosial dan kesempatan BPJS yang hanya diberikan pada 1 orang (mandor/pengawas kerja) dari 30 orang korban tewas.
“Para pekerja dipekerjakan dalam ruang tertutup atau terisolasi dalam lingkungan kerja yang berisiko tinggi, karena menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun berupa gas dan dipekerjakan secara ilegal. Hal ini lebih dekat pada istilah ‘perbudakan modern’,” papar Iswan.
BITRA Indonesia dan SPR Sejahtera meminta Disnaker meningkatkan pengawasan perusahaan, penertiban pendataan dan transparansi lingkungan wilayah permukiman terhadap praktik-praktik industri. Tujuannya agar masyarakat sekitar terhindar dari eksploitasi tenaga kerja yang tidak memenuhi standar kesejahteraan dan keselamatan kerja.
“Kami meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kelalaian pengusaha yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja perempuan dan anak-anak mereka dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat,” kata Iswan.(POL/DC)
