Tapsel, POL | Kondisi beberapa indikator stabilitas pengembangan pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dari periode kepemimpinan sebelumnya ke kepemimpinan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu semakin baik menurut persepsi masyarakat.
Hal itu terungkap dari hasil Laporan Akhir “Survei Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Tapsel” yang disampaikan Pengamat Ekonomi Kebijakan Publik Dr M Fitri Rahmadana, SE, MSi, CIRR kepada wartawan (18/2).
Dikatakan, hasil survei ini dilakukan tim Plasa99 dikoordinatori Dicky Zulkarnain, dibantu tim data input dan data analyst Nurmelan Hasibuan, ST, dan tim lapangan dikoordinir Rizal Hasibuan, reporting Mita Triana dibantu delapan orang untuk mengambil data.
“Survei dilakukan secara independen atau tanpa kepentingan di- 15 Kecamatan se-Tapsel mulai awal Oktober, dan laporan hasil sudah diselesaikan Desember 2022,” terangnya.
Dikatakan, dari hasil survei persepsi masyarakat tentang pemerataan pendapatan masyarakat menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 5,37% menjadi 13,20%, menjawab Baik bergeser dari 65,55% menjadi 65,77%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 27,29% menjadi 19,02% dan menjawab tidak baik bergeser dari 1,79% menjadi 2,01%.
Tidak jauh beda lanjutnya, persepsi masyarakat tentang kondisi upah tenaga kerja menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 1,12% menjadi 6,49%, menjawab Baik bergeser dari 59,06% menjadi 64,21%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 38,26% menjadi 28,19% dan menjawab Tidak Baik bergeser dari 1,57% menjadi 1,12%.
Demikian juga persepsi masyarakat tentang tingkat partisipasi tenaga kerja, menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 2,24% menjadi 5,59%, menjawab Baik bergeser dari 62,86% menjadi 69,13%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 34,00% menjadi 24,38% dan menjawab Tidak Baik tidak bergeser dari angka 0,89%.
Persepsi masyarakat tentang tingkat partisipasi politik menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 4,92% menjadi 8,50%, menjawab Baik bergeser dari 63,53% menjadi 68,68%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 31,32% menjadi 22,82% dan menjawab Tidak Baik bergeser dari 0,22% menjadi 0%.
Persepsi masyarakat tentang tingkat kepastian hukum menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 11,19% menjadi 16,78%, menjawab Baik bergeser dari 59,06% menjadi 59,96%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 29,53% menjadi 23,04% dan menjawab Tidak Baik tidak bergeser dari angka 0,22%.
Persepsi masyarakat tentang aksesibilitas penduduk dari dan ke Kabpupaten Tapsel baik menggunakan angkutan pribadi dan angkutan umum menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 9,84% menjadi 17,67%, menjawab Baik bergeser dari 61,30% menjadi 63,53%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 28,64% menjadi 18,79% dan menjawab Tidak Baik bergeser dari 0,22% menjadi 0%.
Selanjutnya, persepsi masyarakat tentang jumlah kendaraan pribadi dan umum menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 10,74% menjadi 16,55%, menjawab Baik bergeser dari 59,51% menjadi 65,55%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 29,31% menjadi 17,90% dan menjawab Tidak Baik bergeser dari 0,45% menjadi 0%.
Persepsi masyarakat tentang kondisi keamanan daerah menunjukkan jumlah responden menjawab Sangat Baik bergeser dari 13,42% menjadi 19,24%, menjawab Baik bergeser dari 60,85% menjadi 64,65%, menjawab Cukup Baik bergeser dari 25,28% menjadi 15,88% dan menjawab Tidak Baik bergeser dari 0,45% menjadi 0,22%.
Ditambahkan, untuk metode Analisis yang digunakan dalam mengetahui tentang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demoikrasi, Fasilitas Kelembagaan
Pemerintah serta Pemantauan Perkembangan Politik di Tapsel yaitu Statistik Deskriptif, Diagram dan Grafik dan Tabulasi Silang.
” Maka dari hasil kajian itu dapat ditarik kesimpulan dimana secara umum kepemimpinan pemerintahan kabupaten Tapsel saat ini lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya khususnya aspek stabilitas pengembangan pemerintah, “tegasnya (Pol/ NP.02).
