Medan, POL | Tidak dibahasnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 masih menjadi perbincangan serius, mengingat pembahasan LKPj merupakan agenda rutin tahunan DPRD sebagai lembaga yang memegang tiga fungsi dianataranya, sebagai badan Legislasi, Pengawasan, Penganggaran.
Anggota DPRD Medan H.Salman Alfarisi Lc, MA menyayangkan tidak dibahasnya LKPj oleh DPRD Medan, padahal LKPj merupakan agenda rutin DPRD yang setiap tahun dilaksanakan.
“Kalau saya melihat aneh saja, agenda yang sudah menjadi rutinitas DPRD kali ini tidak dilaksanakan,” ucap Salman kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Senin (17/06/2019).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, LKPj dalam perjalanannya akan menghasilkan rekomendasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan eksekutif dalam hal ini Pemko Medan.
“Rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan LKPj sangat penting, apalagi tahun ini merupakan akhir periode DPRD Medan,” jelasnya.
Menurutnya tidak ada alasan bagi DPRD Kota Medan untuk tidak membahas LKPj. Pasalnya masih memungkinkan bagi DPRD untuk menjadwalkan rapat Banmus untuk menjadwal Nota Pengantar Walikota terkait LKPj.
“Kalaupun pembahasan dilaksanakan bersamaan dengan LPj saya kira tidak ada masalah,” jelasnya.
Salman mengungkapkan, jika sidang Paripurna LKPj tidak dilaksanakan maka akan ada anggapan masyarakat DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasannya.
“Ini sangat memalukan bagi DPRD sebagai lembaga pengawas Pemko,” jelasnya.
Kepada wartawan, Salman mengungkapkan pihaknya berharap DPRD mengagendakan Sidang Paripurna terkait LKPj tersebut, sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga pengawas Pemerintah Kota Medan.
FPKS Surati Pimpinan
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H.Jumadi S.Pd.I mengatakan pihaknya akan melayangkan surat ke pimpinan agar pembahasan LKPj tetap dilaksanakan.
“Kita akan surati pimpinan agar LKPj tetap dibahas,” jelas Jumadi.(POL/lin)
