Medan, POL | Komisi E DPRD SU Dukung penambahan anggaran Dinas Kesehatan Provsu untuk meningkatkan pelayanan karena saat ini anggaran yang ada sangat minim, sehingga banyak masyarakat tidak merasakannya.
“Hanya sekitar 5 persen anggaran di Dinas Kesehatan Provsu yang dianggarkan untuk pelayanan masyarakat. Hal ini sangat jauh dari yang ditetapkan pemerintah yakni sekitar 10 persen dari APBD,” ujar anggota Komisi E DPRD Sumut, Dr Tuahman Fransiscus Purba, M.Kes.Sp An dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Provsu terkait anggaran P-APBD TA 2022 di gedung dewan, Kamis (1/9/2022).
Disebutkan saat ini masyarakat awam dari kalangan bawah banyak yang tidak mendapat pelayanan kesehatan sebagai mana mestinya diakibatkan panjangnya alur administrasi dan minimnya anggaran yang dianggarkan.
Dirinya berharap dalam hal ini dinas kesehatan harus menegaskan pihak rumah sakit untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sebagai fungsi sosial bukan hanya mencari keuntungan saja.
“Kita melihat banyak pasien yang terlantar di rumah sakit dan hanya ditangani dokter- dokter yang sedang menjalankan praktek kerja lapangan,” ungkap politikus Partai Nasdem ini.
Dia juga mengapreasi rencana RS Haji yang melakukan pengembangan pembangunan dengan menambah fasilitas kesehatannya biar masyarakat yang membutuhkan dapat diakomodir.
“Rencana RS Haji melakukan pengembangan pembangunan dalam rangka penambahan fasilitas kesehatan dimana peletakan batu pertamanya akan dilakukan minggu depan sangat kita apresiasi.Dan dengan sendirinya dapat menaikkan PAD bagi Sumut,” ujar Tuahman.
Begitu juga halnya pengobatan bagi penderita ketergantungan obat terrlarang maupun orang dalam gangguan jiwa (OGDJ) yang mendapat pengobatan secara intensif hingga sembuh.
Hal senada juga diungkapkan anggota komisi lainnya Thomas Dachi SH dan berharap rumah sakit yang menelantarkan pasien harus diberi teguran keras
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Sumut, Drs.H Syamsul Qamar menilai penambahan anggaran di Dinas Kesehatan Provsu perlu dilakukan dengan catatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita harapkan Dinas Kesehatan Provsu dalam memberikan pelayanan jangan dilihat dari dapat tidaknya masyarakat untuk membayar biaya rumah sakit, tapi berikan pelayanan yang terbaik,” harap politisi Golkar ini.
Ditegaskannya semua pasien yang berobat ke rumah sakit wajib dilayani ada atau tidak adanya BPJS Kesehatan maupun PBI dikarenakan warga tersebut merupakan warga Sumut juga.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provsu, drq Ismail Lubis memaparkan penambahan anggaran bagi pasien yang tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan PBI sehingga dapat terdaftar dan mendapat pelayanan kesehatan.
“Dinas Kesehatan Provsu akan menambah anggaran di P-APBD TA 2022 terkait anggaran untuk pasien yang tidak terdaftar (unreg) sekitar Rp 3 milyar sehingga bilamana terjadi maka angarannya sudah tersedia,” katanya.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumut Drs.H.Syamsul Qamar didampingi Sekretaris Tia Ayu Anggraini S.Kom.MH dan anggota komisi lainnya Thomas Dachi SH, Ingan Amin Barus SSos, Dr Tuahman Fransicus Purba MKes.Sp An, Hendro Susanto M.Ikom , M.Faisal dan Ir.Hj.Anita Lubis.
Rapat juga dihadiri Plt Direktur RS Prof Ildrem, drg Minenda Bangun, Direktur RS Haji dr.Rehulina Ginting M.Kes didampingi beberapa staf. (POL/Lukmen)
