Jskarta, POL | Seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Sumatera Utara (Sumut) akan dinaikkan tingkat pelayanannya untuk mampu melayani pasien penyakit jantung, stroke dan kanker. RS Haji Medan sendiri tahun 2023 akan menjadi RS rujukan ketiga penyakit tersebut.
Sementara separuh RSUD kabupaten/kota ditargetkan bisa melayani tindakan medis dasar untuk penyakit jantung, paling tidak bisa melakukan prosedur pasang ring. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai bertemu dengan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung dr Adhyatma, Perkantoran Kementrian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2022).
Untuk itu, Edy Rahmayadi mengapresiasi Kemenkes telah menjadikan RS Haji Medan sebagai lokus prioritas. Dengan begitu, RS Haji Medan akan menjadi rumah sakit rujukan ketiga penyakit tersebut. “Kami juga mengapresiasi RS Haji Medan sudah dijadikan lokus prioritas tahun 2023. Jadi intinya RS Haji akan menjadi rumah sakit rujukan untuk jantung, stroke dan kanker, sehingga orang tidak perlu lagi ramai terbang ke luar negeri berobat,” ucap Edy.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata Edy, menyampaikan Kemenkes memang memiliki program alokasi lokus prioritas jantung, stroke dan kanker. Program itu tidak hanya untuk rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi melainkan juga rumah sakit kabupaten/kota. Sehingga nantinya pada tahun 2024, sebanyak 50% RSUD yang berada di kabupaten/kota akan bisa melakukan tindakan dasar untuk jantung, paling tidak memasang ring jantung
Edy pun mengusulkan kepada Menkes agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 sebesar Rp 142.694.540.323 dan pada tahun 2024 sebesar Rp 117. 453.935.841. “Kami berharap agar usulan tersebut dapat direalisasikan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumut,” katanya.
Selain itu, Edy juga meminta Menkes untuk mengalokasikan anggaran untuk RSUD Panyabungan, Parapat dan dr Djasamen Saragih. Alokasi anggaran ketiga rumah sakit tersebut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit tersebut.
“Kita juga meminta Menkes untuk mengalokasikan anggaran untuk UPT Laboratorium Kesehatan Pemprov, lab yang kita punya itu masih perlu ditingkatkan, tentunya peningkatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga,” ujar Edy.
Sementara itu, untuk menekan angka stunting di Sumut, Edy bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, prevelansi stunting Sumut berada pada angka 25,8%. Dari 33 kabupaten/kota ada 22 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas nasional dan provinsi. Untuk itu, Edy meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan sebesar Rp 33 miliar. DAK tersebut dibutuhkan untuk memberikan makanan tambahan bagi 4.575 ibu hamil kurang energi kronis dan 81.293 balita kurus.
“Menekan stunting mesti dilakukan secara bersinergi atau bersama-sama, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, maka itu, kita meminta Kemenkes untuk mengalokasikan DAK agar dapat menangani ribuan balita kita di Sumut,” kata Edy.
Selain itu, Kemenkes mendukung rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumut. Pemprov Sumut akan mendukung penyediaan lahan di Desa Sena, Deliserdang.
Pada pelaksanaan PON 2024 memerlukan fasilitas untuk VVIP. Mengingat pada pelaksanaan PON tersebut banyak tamu kenegaraan yang akan hadir. Oleh sebab itu Edy juga meminta pada Menkes untuk menghibahkan ambulans VVIP kepada Pemprov Sumut. Terkait hal ini, Kemenkes akan mendukung pelayanan kesehatan pada perhelatan PON 2024.
Edy juga meminta alokasi vaksin sinovac untuk anak sebanyak 55.000 dosis vaksin. “Kita mengejar vaksinasi untuk anak ini, namun vaksin sinovac belum tersedia, ini kami meminta kepada Menkes untuk mengalokasikannya,” kata Edy yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Baharuddin Siagian dan Direktur RSU Haji Medan Rehulina Ginting. (POL/BIN
