Samosir, POL | Polemik pelebaran jalan di Simpang Gotting Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, yang dihentikan Komisi B DPRD Sumut beberapa waktu lalu, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Samosir angkat bicara.
Ketua Fraksi PDIP, Pardon ME Lumbanraja, kepada wartawan, menyampaikan, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Samosir berharap pimpinan maupun anggota dewan bertindak diatas kepentingan masyarakat bukan kepentingan kelompok.
Hal itu diungkapkan Pardon dalam menanggapi sikap dan pernyataan sesama koleganya yang dianggap memperkeruh suasana.
“Seyogianya kita anggota DPRD harus menengahi dan mencari solusinya bukan malah beraksi bak eksekutor,” ujar Lumbanraja, Senin, 20 Juni 2022.
“Mari kita hormati rekomendasi Komisi B DPRD Sumut yang menghentikan aktivitas galian pelebaran Jalan Simpang Gotting, sampai rekomendasi dari hasil RDP DPRD Sumut yang akan digelar 29 Juni mendatang, sembari mempersiapkan dokumen perizinan yang diamanatkan UU,” tambah politisi PDI-P itu.
Dikatakan, pro dan kontra pengerukan untuk pelebaran jalan Simpang Gotting Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir harus dicari solusinya bukan malah seperti eksekutif sebagai pelaksana kegiatan.
Sebagai DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat Samosir, sambungnya, harus mendengarkan aspirasi masyarakat dari dua pihak yakni pihak yang mendukung pengerukan perbukitan Gotting dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak aktivitas pelebaran itu.
“Fraksi PDIP sangat mendukung program pemerintah daerah, apalagi untuk kemaslahatan rakyat, tetapi setiap kegiatan atau kebijakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku,” tegas Pardon Lumbanraja.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga kepada rombongan Komisi B DPRD Sumut mengatakan rekomendasi penghentian kegiatan tersebut, tidak berdasar.
“Yang bertanggung jawab atas kegiatan adalah Pemerintah kabupaten Samosir, eksekutif dan legislatif itulah namanya pemerintah. Kami menyatakan bahwa kamilah penanggung jawab atas kegiatan ini,” ujar Pantas Marroha. (POL/SBS)
