Medan, POL | Pelaksanaan terhadap Perda No.7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Medan belum tersosialisasi dengan baik. Masih banyak warga Kota Medan yang belum memahami perda ini, bahkan kerap menjadi bulan-bulanan petugas.
“Warga harus pintar dan mengerti peraturan yang sudah ada agar tidak menjadi bulan-bulanan oknum petugas kesehatan, seperti yang selama ini dikeluhkan,” ungkap anggota DPRD Medan, Ratna Sitepu saat menggelar sosialisasi ke-IX, perda tersebut di Jalan Balai Desa, Medan Helvetia, belum lama ini.
Dikatakan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan itu, Pemko Medan telah membebaskan biaya retribusi terhadap warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan dan menggunakan jasa layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
“Sesuai Bab VI Pasal 11 perda tersebut, disebutkan bahwa bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi,” imbuh Ratna.
Sedangkan pada Bab IX Pasal 16 perda itu, pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
“Begitu juga dengan keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan juga dibebaskan dari retribusi layanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga jelas bahwa walaupun tak punya kartu KIS, tapi masih punya KTP bisa berobat ke Puskesmas dengan gratis,” tambahnya. (POL/lin)
