Jakarta, POL | Kontroversi Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) belum menemukan titik terang hingga hari ini ketika usianya genap 55 tahun. Keberadaan naskah yang menjadi menjadi dalih peralihan kekuasaan Soeharto dari Proklamator RI Sukarno belum jelas
Upaya pencarian bukannya tidak dilakukan. Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah membentuk tim pencari Supersemar sejak 2000 silam. Mereka melakukan penelusuran kepada orang-orang yang dianggap mengetahui keberadaan surat itu.
Pada Desember 2020, dalam sebuah diskusi daring, Plt Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Multi Siswanti mengakui arsip Supersemar yang dimiliki atau disimpan kini tidak asli. Ia mengatakan saat ini pemerintah melalui ANRI terus berusaha mencari dan menemukan arsip Supersemar yang asli.
“Kita memiliki arsip Supersemar tapi itu dari berbagai versi. Setelah kita lihat dari autentikasinya ternyata itu bukan arsip yang asli,” kata dia, 13 Desember 2020.
Untuk mendapatkan arsip-arsip penting seperti Supersemar, ANRI melakukan sejumlah upaya salah satunya menerbitkan daftar pencarian arsip. Bagi pemerintah atau lembaga yang menciptakan arsip ada sebuah kewajiban yang mengharuskan menyerahkan arsip statis miliknya ke ANRI.
Selain itu, dalam penelusuran keberadaan Supersemar, ANRI pun mendatangi sejumlah tokoh yang pada masa ujung Orde Lama hingga peralihan ke Orde Baru memiliki peran penting yakni Jenderal (Purn) AH Nasution dan eks Ketua DPR Akbar Tandjung, hingga orang-orang di lingkaran Bung Karno.
Sebutlah ajudan Bung Karno Soekardjo Wilardjito Suharyanto, Maulwi Saelan, Sidharto Danusbroto, dan Sukmawati Soekarno Putri.
Dalam pencarian dokumen asli Supersemar itu, ANRI sendiri telah mendapatkan tiga versi yang kemudian keasliannya terbantahkan.
Versi pertama diperoleh dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI tahun 1995. Setelah itu, ANRI mendapatkan versi Supersemar dari Sekretariat Negara. Versi ketiga didapatkan dari Akademi Kebangsaan pada 2012.
Semuanya versi yang didapatkan itu pun telah dibuktikan secara saintifik palsu. (POL/CNN)
