Medan, POL | Ketua Ranperda DPRDSU tentang Bantuan Hukum Thomas Dachi Sambut baik keinginan Pemprovsu membuat Perda ten tang Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu.
Hal itu dikatakan Thomas Dachi usai rapat paripurna penyerahan Draft Perda Bantuan Hukum dari Pemprovsu kepada DPRDSU untuk dibahas menjadi Perda. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRDSU Baskami Ginting dan dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Selasa (2/3/2021).
Thomas Dachi mengatakan, dasar Ranperda bantuan hukum ini adalah peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan menteri hukum dan ham no. 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
Lanjut Dachi, pada ranperda ini pemerintah menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kemudian negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum ini sebenarnya untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh warga miskin di Pengadilan. Memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan. Meningkatkan akses terhadap keadilan, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum. Dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nantinya yang berhak menerima bantuan hukum ini adalah masyarakat miskin/tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepada desa setempat dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah adalah masyarakat miskin dan mengajukan permohonan tertulis,” sambungnya mengakhiri. (POL/LUKMAN)
