Jakarta, POL | Polri meminta perusahaan ekspedisi seperti PT Pos Indonesia menghentikan pendistribusian Tabloid Indonesia Barokah. Polri juga mengimbau pengurus pesantren atau masjid yang menerima kiriman tabloid tersebut dalam jumlah besar untuk tidak disebarkan ke masyarakat luas.
“Pihak pos sepakat di-hold kepada alamat-alamat yang dituju. Yang sudah terlanjur didistribusikan ke masjid dan ponpes, Bhabinkamtibmas sudah proaktif mengimbau untuk tidak disebarluaskan sambil menunggu rekomendasi dan analisa komprehensif dari Dewan Pers,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (28/1).
Menurut Dedi, langkah tersebut dipilih untuk meminimalisasi kegaduhan yang ditimbulkan dari konten tabloid tersebut. Apalagi tabloid itu disebut-sebut menyudutkan salah satu pasangan capres-cawapres.
“Karena itu nanti bisa multi interpretasi dari masyarakat tertentu, jadi kita ambil langkah-langkah progresif bekerja sama dengan PT Pos, Ponpes, takmir masjid, dan aparat setempat,” tuturnya.
Terkait hal ini, Polri telah membentuk tim untuk mengkaji laporan yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Polri juga belum bisa bergerak lebih jauh karena masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pers.
“”Kalau pelanggaran jurnalistik (cukup) Dewan Pers yang menangani, kalau tidak ada pelanggaran jurnalistik diserahkan ke Polri. Polri nanti akan kaji juga konten di tabloid tersebut,” ucap Dedi.(Mer)
