Medan, POL | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Kota Medan menjadi nomor satu di antara wilayah Sumut lainnya yang paling banyak mendapatkan keluhan mengenai bantuan sosial.
Menanggapi hal ini, Ketua Bagian Logistik Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan Muslim Harahap mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan berdasarkan data yang ada. Ia pun menegaskan tidak ada data yang ditutupi mengenai penyaluran bantuan tersebut.
“Saya tidak tahu di mana keluhannya kalau penyaluran bansos. Karena beras kan dari Bulog, datanya juga dari lingkungan, kelurahan, kecamatan. Kita sudah bilang, siapa yang tidak dapat (bantuan) datangi kantor lurah, dicek ke rumahnya, kalau betul kita kasih. Jadi enggak tahu di mana lagi penyimpangannya,” ujarnya, Minggu (14/6/2020). Ia menjelaskan, bantuan tersebut diberikan berdasarkan data dari lingkungan, kelurahan dan kecamatan. Setelah mendapatkan data, baru disalurkan.
“Waktu kita mengecek itu tidak mungkin lagi, karena waktunya sangat mendesak. Orang sudah butuh, di situlah kita datang mengecek. Kapanlah sampainya bantuannya (kalau dicek lebih dulu),” ucapnya.
Bantuan yang diberikan disalurkan kepada masyarakat yang menjadi prioritas.
“Kalaupun ada katanya penyimpangan, ya periksalah. Bagaimana ya, kita juga tidak berminat menyimpangkan itu,” katanya. Muslim menegaskan tidak ada data penerima bantuan yang ditutupi, sebab semuanya bisa dilihat di setiap kantor lurah.
Data penerima bantuan ditempel sehingga semua masyarakat bisa melihatnya. Sedangkan kata Muslim, bantuan dari pihak ketiga diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat maupun Pemko Medan.
“Yang kita kasih memang yang tidak terjangkau oleh bantuan siapa pun. Seperti panti asuhan, itu kan tidak ada yang bantu. Kita bantulah. Keluarga yang positif Covid-19, itu wajib kita bantu, karena dia harus diisolasi 14 hari. Mau kaya, mau miskin, wajib kita bantu,” ujarnya.
Dijelaskannya, bantuan dari pihak ketiga berupa APD diberikan kepada petugas puskesmas yang memang membutuhkannya. Masker diberikan kepada petugas-petugas lapangan seperti petugas Dishub, Pertamanan dan Satpol PP.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerima 303 laporan keluhan terkait masalah penyaluran bantuan sosial atau bansos, melalui aplikasi Jaga.id, per 12 Juni 2020.
Untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), KPK menerima 21 laporan warga terkait kesalahan dalam penyaluran bansos. Ke-21 laporan tersebut, terjadi di 10 kabupaten dan kota di Sumut dan kota Medan mendapat laporan terbanyak yakni berjumlah 5 laporan. (tro)
