Medan, POL | Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar bisa transparan memberikan bantuan kepada masyarakat, termasuk para pekerja harian yang merasakan dampak ekonomi akibat virus corona (Covid 19).
“Kita menyambut positif langkah yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat dan para pekerja harian yang terkena dampak Covid 19. Kita mendesak dan meminta agar Pemko Medan bisa menjalankan program pemberian bantuan ini secara transparan,” kata Hasyim kepada wartawan di Medan, Kamis (26/3/2020).
Dengan langkah itu, kata Hasyim, maka masyarakat terutama pekerja harian bisa merasakan adanya manfaat bantuan dari pemerintah.
“Harus kita sadari bersama, akibat persoalan Covid-19 ini masyarakat mulai dari pedagang, buruh pabrik dan mall harus di rumah. Penarik betor hingga ojek online sebagai pekerja harian, termasuk sahabat-sahabatku wartawan benar-benar merasakan dampak ekonominya. Makanya, saudara Walikota harus benar-benar jeli mendata warganya,” pinta Hasyim.
Hasyim berharap, dalam sistem pendataan warga harus melibatkan para Camat, Lurah hingga Kepala Lingkungan (Kepling). “Kita tidak ingin adanya bantuan ini menimbulkan gejolak seperti dalam penyaluran bantuan yang selama ini sudah berjalan,” katanya.
DPRD sendiri, sebut Hasyim, dalam setiap pertemuan baik reses maupun sosialisasi Perda selalu menerima laporan tidak meratanya pembagian, baik itu BLT ataupun Raskin. “Ini yang harus menjadi dasar utama perhatian Walikota Medan agar instruksi dari pemerintah bisa berjalan secara terbuka dan transparan,” katanya.
Hasyim mengaku, pihaknya siap diajak untuk bekerjasama dalam melakukan pendataan. Terkait dengan sistem anggarannya, menurut Hasyim, Pemko Medan bisa menyisihkan anggaran dari beberapa sektor untuk dilakukan pengurangan.
“Kami dari DPRD sangat mendukung bila Pemko Medan mengambil kebijakan untuk mengurangi beberapa pos anggaran untuk membantu masyarakat Kota Medan. Hal ini sesuai dengan maklumat dari pemerintah sendiri yang menyatakan agar pemberian bantuan bisa segera dilakukan, termasuk dari APBD,” ungkap Hasyim. (POL/isvan)
