Medan, POL | Keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat vital sebagai penggerak utama roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan tidak akan mungkin dicapai tanpa ketersediaan jalan dan jembatan yang layak, baik di jalan-jalan kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Untuk itu, sinergi dan koordinasi terkait percepatan pembinaan jalan diharapkan segera terwujud.
Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Jalan Daerah Provinsi Sumut Tahun 2019 sekaligus Pengukuhan Kepengurusan Forum Komunikasi Pembinaan Jalan Daerah Provinsi Sumut 2019-2020, di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (26/11/2019).
“Mana jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional, semua nanti nyambung. Jangan nanti bekerja masing-masing tanpa koordinasi, sehingga mana daerah sentra ekonomi yang harusnya jadi prioritas terlambat pembenahan infrastrukturnya. Ini lah salah satu nanti yang menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, saat diwawancara usai membuka rakor.
Sebelumnya, Sabrina menginformasikan bahwa Pemprov Sumut telah memperbaharui fungsi dan status jalan provinsi sesuai dengan keputusan gubernur menurut fungsinya dan menurut statusnya pada tanggal 8 Juni 2018. Semula jalan provinsi sepanjang 3.048,50 km atau 144 ruas menjadi 3.005,63 km atau 171 ruas. Sedangkan jalan nasional di Provinsi Sumut sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 April 2015 adalah sepanjang 2.632,22 km dan panjang jalan kabupaten/kota di Sumut adalah sepanjang 33.383,66 km.
“Saya mendukung terbentuknya forum pembinaan jalan daerah di Sumut dimana anggota forum ini adalah para OPD di Sumut. Dengan adanya forum ini diharapkan tercipta pembinaan jalan sesuai undang-undang serta koordinasi dan sinergitas yang kemudian membawa banyak manfaat bagi masyarakat Sumut,” tutur Sabrina.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor merupakan perwujudan dari visi pembangunan Sumut yang maju, aman, dan bermartabat. Kemudian, Rakor juga merupakan salah satu perwujudan prioritas pembangunan Provinsi Sumut 2019-2023 yakni pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
Selain Rakor juga dilakukan Pengukuhan Kepengurusan Forum Komunikasi Pembinaan Jalan Daerah Provinsi Sumut 2019-2020 terdiri dari Balai Besar Jalan Nasional Wilayah II Medan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan selaku Koordinator Forum, Kepala BPJN II Medan Selamet Rasidi sebagai Wakil Kordinator, dan 33 Kadis PU kabupaten/kota se Sumut sebagai anggota.
“Tujuan pembentukan forum ini adalah guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens di antara pembina jalan daerah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini nanti ada terobosan baru yang terwujud dalam pembinaan jalan,” ungkap Effendy.
Rakor dihadiri oleh Kepala OPD Provinsi Sumut yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan dan bina kontruksi, Kepala Bapppeda se Provinsi Sumut, Kepala Dinas PU se Sumut serta pemangku kepentingan di bidang jalan. (POL/W)
