Medan, POL | Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sampai dengan 31 Oktober 2019 sebesar Rp 425.653.049.396 atau sama dengan 82.52% dari target pencapaian tahun ini sebesar Rp 515.795.969.214. Atas dasar itulah Rapat Koordinasi ini dilakukan guna memaksimalkan dan dicapainya target yang telah di tentukan agar segera dimanfaatkan guna pembangunan Kota Medan.
Demikian disampaikan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi saat membuka Rapat Koordinasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 di Le Polonia Hotel, Senin (11/11/2019). Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dalam rangka optimalisasi pencapaian target PBB yang ada di Kota Medan.
Dihadapan para Camat dan Lurah se Kota Medan, Plt Wali Kota mengapresiasi kepada 2 kelurahan yang ada di Kota Medan yakni Kelurahan Mabar Hilir dan Kelurahan Kesawan karena telah mencapai target melebihi 100%. “Hal itu dapat menjadi motivasi untuk seluruh kelurahan yang ada, agar segera memaksimalkan PBB di masing-masing kelurahan,” ucap Plt Wali Kota.
Disamping itu, Akhyar mengungkapkan, laju perkembangan pembangunan di Kota Medan saat ini bergerak sedemikian pesatnya. Tumbuhnya bangunan bangunan baru dan bangunan bangunan pencakar langit di Kota Medan tentunya menjadi tolak ukur betapa pesatnya pembangunan kota. Pertumbuhan bangunan – bangunan tersebut tentunya menjadi potensi bagi pendapatan asli daerah guna menghimpun modal dasar untuk pembangunan kota.
“Pemko Medan akan berupaya mengimbangi laju pertumbuhan kota dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung. Berbagai rencana pembangunan telah dikaji dan siap untuk dilaksanakan. Mulai dari pembuatan jalan – jalan baru sebagai jalur alternatif hingga pembukaan akses akses jalan baru ke seluruh kawasan Kota Medan diharapkan mampu untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan,” kata Plt Wali Kota.
Kemudian, jelas Akhyar, perbaikan jalan dan perbaikan berbagai fasilitas umum lainnya sehingga diperoleh rasa nyaman bagi masyarakat yang ada di Kota Medan. Untuk itu, pemerintah mengharapkan pengertian dari masyarakat kota medan untuk dapat memakluminya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya modal dasar guna membiayai pembangunan tersebut.
“Disitulah pentingnya pembayaran pajak daerah yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut PBB nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota beserta perawatan infrastruktur yang ada,” jelas Akhyar.
Melalui membayar PBB, tambah Plt Wali Kota, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab atas kota yang didiaminya. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan sebagai modal pembangunan Kota Medan dan mewujudkan cita-cita untuk menjadikan “Medan Sebagai Rumah Kita”. Rumah yang dimiliki dan ditempati bersama dimana tanggung jawab menjaganya juga bersama-sama.
“Sampaikan dan jalankan program-program kerja dari pemerintah Kota Medan secara kontiniu dan terukur. Sehingga program-program kerja Pemko Medan bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat luas. Masyarakat tentunya akan menilai bahwa sumbangsihnya melalui pembayaran pajak terutama PBB berdampak terhadap pelayanan publik yang diterimanya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan Suherman mengatakan, Pemko Medan melalui BPPRD Kota Medan akan mengadakan PBB Fair Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat Kota Medan yang tidak bayar pajak sehingga mengalami penunggakan dan menyebabkan denda yang semakin memberatkan masyarakat Kota Medan.
“BPPRD Kota Medan akan mengadakan PBB Fair dimana selama kegiatan berlangsung, masyarakat Kota Medan akan dibebaskan dari biaya denda PBB. PBB Fair akan berlangsung selama 5 hari pada tanggal 11-15 November 2019 di 4 titik lokasi yang ada di Kota Medan yakni Merdeka Walk, Ring Road City Walk, Suzuya Kampung Bary dan Suzuya Marelan. Orang Medan Bangga Bayar Pajak,” jelas Suherman. (POL/W)
