Samosir, POL | Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, membuka konsultasi publik pelaksanaan kegiatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Super Prioritas di Hotel JTS Parbaba, Jumat (8/11/2019).
Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari para peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir, Lembaga Adat Kabupaten Samosir, Akademisi, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat.
Rapidin menegaskan bahwa melalui kegiatan ini para pihak agar memberikan masukan-masukan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) secara lengkap.
“Saya benar-benar mengharapkan kepada para peserta atau masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dan jangan nanti pada saat pembangunan dimulai terjadi komplain-komplain dari masyarakat,” ungkapnya.
Disinggung mengenai bangunan-bangunan di sempadan danau, Rapidin Simbolon menyatakan siap bangunan hotel miliknya sebagian dibongkar bila diminta oleh Tim Konsultan Kementerian PUPR pada Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN ) dikawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir.
Para peserta mengikuti paparan Master Plan KSPN oleh Rully Harianto dan Detail Engineering Design (DED) oleh Hafiz Ramadhan dalam infografik yang menggambarkan rencana gambar pariwisata Samosir yang modern dengan kearifan lokal.
Dalam paparannya, Rully memaparkan Kawasan Wisata Panorama Tele, Waterfront City, dan Pantai Indah Situngkir sedangkan Hafiz memaparkan Rebranding Toba yang mencakup Pasar Baru Tomok, Pelabuhan Baru Tomok, dan Pengembangan Kawasan dan Revitalisasi Hutaraja. Dua hal ini diharapkan dapat menjadikan Samosir menjadi Kawasan Pariwisata kelas dunia.
Secara keseluruhan, konsultasi publik ini diperoleh masukan-masukan untuk memberhasilkan KSPN dengan pendekatan sosial, artistik, pelepasan tanah, dan sinkronisasi program pemerintah pusat di Samosir.
Hal ini semua telah diinventarisir oleh pihak Kementerian PUPR untuk dikaji dan ditindaklanjuti secara terus menerus.(POL/SBS).
