Medan, POL | Guna melindungi dan membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sedang menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang produk lokal masuk ritel modern. Sehingga 30 – 40 % produk lokal yang dihasilkan UMKM diharapkan dapat dijual di gerai-gerai ritel modern.
Hal itu diungapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Sabtu (2/11/2019).
“Kita sedang menyiapkan Pergub tentang produk lokal daerah, dimana produk lokal atau hasil kerajinan masyarakat bisa mengisi dan dijual oleh ritel modern,” ujar Wagub.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. BUMD ini nantinya diharapkan bisa membeli hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Juga mengontrol harga pasar, supaya harga hasil pertanian masyarakat bisa stabil dan tidak dijual ke luar Sumut, karena masyarakat masih membutuhkannya.
Apalagi saat ini, Pemprov Sumut sedang fokus membangun desa menata kota. Tentunya seluruh lapisan masyarakat mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM haruslah didukung oleh pemerintah. “Industri UMKM perlu pendampingan dan dukungan pemerintah, kami juga berharap dengan begitu petani dan peternak juga merasakan dampaknya yang signifikan,” kata Musa Rajekshah.
Kepada para peserta Musda, Musa Rajekshah menyampaikan agar pengusaha tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi diharapkan juga dapat memberi kontribusi bagi masyarakat banyak. Pemprov Sumut juga mengharapkan dukungan sinergi dari para pengusaha untuk membangun ekonomi masyarakat dan daerah ini.
“Kita harus bersinergi bersama-sama, karena pemerintah tak mampu berjalan sendiri, harus didiukung oleh pengusaha, serta tidak melupakan masyarakat untuk dibangkitkembangkan,” ujar Wagub.
Terkati Musda HIPPI, Musa Rajekshah berharap pengurus baru yang terpilih nantinya bisa membuat program kerja yang dapat mensinergikan tujuan pemerintah daerah dan HIPPI. Diharapkan pula, HIPPI dapat memberikan masukan atau apa saja yang perlu dibahas dari sisi kebijakan Pemprov, khususnya di bidang perekonomian.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik menyampaikan, HIPPI juga tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah dan organisasi pengusaha seperti HIPPI adalah mitra. Menurutnya dunia usaha sangat bergantung dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, HIPPI harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Korelasinya secara positif sangat signifikan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan kemajuan dunia usaha,” ungkap Suryani.
Ketua DPD HIPPI Sumut Dian Arry Permana Harahap mengatakan UMKM merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Karena itu HIPPI berkomitmen terus dalam pembentukan pengusaha lokal yang berintegritas. “Serta punya daya saing dan nilai jual, dan membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” sebut Arry. (POL/W)
