Medan, POL | DPRD Medan menggelar rapat paripurna penetapan nama-nama pimpinan defenitif masa jabatan 2019-2024 di Gedung DPRD Medan, Selasa (8/10/2019). Dalam rapat yang dihadiri Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, ditetapkan empat nama unsur pimpinan. Selanjutnya, keempat nama itu akan disampaikan kepada Gubernur Sumut melalui Wali Kota untuk ditetapkan sebagai pimpinan defenitif.
Adapun keempat nama unsur pimpinan dewan itu yakni Hasyim SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDi Perjuangan) sebagai Ketua DPRD Kota Medan. Kemudian, H Ihwan Ritonga dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Rajuddin Sagala SPdI (Partai Keadilan Sejahtera) serta H T Bahrumsyah SH MH (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
Penetapan nama unsur pimpinan berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Medan dipimpin Ketua DPRD Medan Sementara Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Sementara H Ihwan Ritonga SE. Sebelum penetapan dilakukan, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Abdul Aziz lebih dulu menyampaikan nama-nama calon pimpinan defenitif DPRD Kota Medan yang diusulkan Partai Politik dengan kursi terbanyak di DPRD Medan.
Setelah mendapat persetujuan dari sleuruh anggota DPRD Medan, keempat nama unsur pimpinan itu akan disampaikan kepada Gubsu melalui Wali Kota Medan agar segera ditetapkan secara defenitif. “Kita harapkan prosesnya berjalan lancar dan segera dilakukan pelantikan sehingga menjadi defenitif,” kata Ketua DPRD Medan Sementara Hasyim.
Usai menghadiri rapat tersebut, Wakil Wali Kota didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap Pemko Medan dan DPRD Kota Medan agar dapat terus bersinergi dalam membangun Kota Medan dan melayani masyarakat Kota Medan. “Saya harap kedepannya Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan dapat saling bersinergi dalam membangun Kota Medan agar menjadi lebih baik lagi,” harap Akhyar.
Kemudian Wakil Wali Kota menginginkan, hubungan kemitraan yang telah terbina dengan sangat baik selama ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi, terutama dalam kerangka untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Mari kita curahkan tenaga dan pemikiran kita untuk kepentingan masyarakat,” ajaknya.(POL/W)
