Medan, POL | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat realisasi pembangunan daerah dengan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap seluruh program yang sedang berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/10/2026).
“Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik non infrastruktur,” ujar Faisal.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Selain itu, terdapat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Faisal menjelaskan, total porsi anggaran kegiatan secara umum di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
“Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut,” kata Faisal.
Terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut atau Quick Wins, Faisal mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan. Pagu anggaran PHTC dialokasikan sekitar Rp1,1 triliun, dengan nilai yang telah berkontrak sebesar Rp1 triliun dan capaian realisasi fisik mencapai 39,30%.
Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar. Nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61% hingga triwulan III.
Faisal menyebutkan, capaian realisasi pembangunan daerah masih mengalami dinamika. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai faktor teknis maupun nonteknis, termasuk jadwal proses pengadaan barang dan jasa.
“Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu,” tegas Faisal.
Untuk memastikan akurasi data sekaligus mempercepat evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu juga memanfaatkan aplikasi PRP2 Sumut. Setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk menginput data realisasi secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
“Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun,” kata Faisal. (Isvan)
