Medan, POL | Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan Afif Abdillah menilai sejumlah program yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI selaras dengan program kinerja Pemko Medan.
Hal itu disampaikan Afif usai menghadiri siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI secara live Streaming di Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (14/8/2026).
“Saya melihat apa yang sudah dilaksanakan di Kota Medan banyak yang selaras dengan apa yang tadi disampaikan Presiden. Contohnya Puskesmas. Presiden menyampaikan kalau bisa seluruh Indonesia ada perbaikan atau revitalisasi Puskesmas. Medan kan sudah menganggarkan pada 2026 seluruh Puskesmas untuk direvitalisasi,” kata Afif.
Dia mengatakan sejumlah program nasional yang disampaikan Presiden Prabowo juga berpotensi diakomodasi dalam program Pemko Medan pada 2027. Apalagi saat ini DPRD Medan tengah membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2027.
“Jadi, ada beberapa yang tadi disampaikan Pak Presiden yang menjadi program nasional. Bagaimana kita bisa menyelaraskan? Kebetulan memang kita sedang membahas KUA-PPAS dan RAPBD 2027,” ujarnya.
Selain kesehatan, Afif menyebut sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Menurutnya, pemerataan program pendidikan masih perlu ditingkatkan di sejumlah sekolah yang membutuhkan.
“Pendidikan kita kan belum rata ke seluruh sekolah yang membutuhkan. Maka dari itu, kemungkinan di KUA-PPAS kita akan bahas nanti di Badan Anggaran agar bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi program nasional,” jelasnya.
Meski Pemko Medan memiliki program sendiri, Afif menilai program daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional dapat diintegrasikan untuk memperkuat pelaksanaannya di daerah.
“Walaupun di daerah kita punya program sendiri, mana yang bisa kita ambil untuk partisipasi dalam program nasional, sepertinya arahnya lebih bagus ke sana juga. Jadi, tahun ini kita sudah fokus di kesehatan. Saya rasa untuk Puskesmas, tahun depan kita bisa fokus di pendidikan juga,” katanya.
Terkait revitalisasi Puskesmas, termasuk fasilitas rawat inap di 21 kecamatan, Afif mengatakan tidak seluruh Puskesmas memiliki layanan rawat inap. Sebagian masih berstatus rawat jalan.
“Tidak semua Puskesmas rawat inap, ada beberapa Puskesmas masih rawat jalan. Tapi memang mengarah kebijakan nasional lebih ke rawat inap sekarang,” ungkapnya.
“Ada 144 penyakit yang tidak boleh ditangani di rumah sakit, harus ditangani di Puskesmas. Maka itu yang harus menjadi fokus pemerintah kota dalam revitalisasi yang ada sekarang,” katanya.
Afif juga menyebut pada pembahasan tahun sebelumnya terdapat usulan pembangunan tiga Puskesmas baru. Namun, dia belum mengetahui secara rinci perkembangan pembangunan ketiganya karena pembahasan KUA-PPAS 2027 belum sampai pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang diajukan ke kami tahun lalu ada tiga Puskesmas baru. Mungkin itu kita bisa coba tanyakan nanti bagaimana prosesnya, progresnya, dan apakah rawat inap sudah dimasukkan ke dalamnya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai lokasi tiga Puskesmas tersebut, Afif mengatakan pihaknya belum melihat secara detail perkembangannya.
“Ada beberapa. Secara detail kemarin belum kita lihat progresnya, karena kondisinya kita lagi bahas,” tuturnya.
“Jadi KUA-PPAS kita belum ke dinas, belum ke masing-masing dinas. Nanti setelah KUA-PPAS kita selesai, kita akan panggil dinas masing-masing, termasuk Perkim. Kita akan tanyakan sampai mana progresnya,” pungkasnya. (ISV)
