Medan, POL | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menerbitkan Surat Keputuan (SK) tentang rumah terdampak bencana banjir dan longsor. Ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana dan longsor akhir November 2025 lalu.
Sampai saat ini, ada 15 daerah yang telah menerbitkan SK Rumah Terdampak Bencana di Sumut. Sementara itu, dua daerah masih dalam proses yaitu Kabupaten Tebingtinggi dan Kota Medan, kemudian dua daerah Kabupaten Asahan dan Batubara, tidak mengajukan.
“Kami akan menerbitkan SK Gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan disempurnakan, karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) data boleh diperbaiki ke depannya,” kata Gubernur Sumut Bobby Nasution, saat Rakor Pendataan Pascabencana secara virtual dengan Kemendagri dari kediaman pribadinya, Komplek Tasbih Medan, Selasa (6/1/2026).
Percepatan penerbitan SK ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama untuk yang kondisi rumahnya rusak ringan dan sedang.
“Masyarakat kita yang ingin kembali ke rumah, membersihkan rumah mereka, kembali beraktivitas butuh bantuan dan ini yang disiapkan Kementerian Sosial dan BNPB, sehingga bisa mengurangi jumlah warga di pengungsian,” kata Bobby Nasution.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, mereka menyiapkan bantuan pascabencana Rp3 juta/keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga. Kemudian juga menyiapkan jaminan hidup Rp450 ribu/orang/bulan dalam tiga bulan, serta bantuan modal Rp5 juta/keluarga untuk rintisan usaha.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan santunan korban meninggal Rp15 juta/korban dan luka berat Rp5 juta/korban. Saat ini mereka sudah menyalurkan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Sibolga dan Kota Padang Panjang.
“Kami melalui BNPB akan menyalurkan bantuan ini sesuai dengan data by name by address yang diberikan daerah, jadi daerah yang mengasesmen masyarakat yang terdampak, semakin cepat datanya terkumpul semakin cepat penyalurannya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Berdasarkan data BNPB, untuk rumah yang rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak berat Rp60 juta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar pendataan dan penetapan SK bagi provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan, sehingga warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.
“Semua ini kuncinya kecepatan data, kalau cepat masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas, tanpa bantuan pemerintah masyarakat kita sangat survive, mereka jualan di dekat pengungsian, buat usaha kecil-kecilan, bayangkan kalau kita cepat menyalurkan bantuan ini akan lebih cepat pulih,” kata Tito Karnavian. (Isvan)
