Medan, POL | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman menegaskan, penanganan tuberkulosis (TBC) membutuhkan kerja sama semua pihak.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC Kota Medan 2025, Rabu (1/10/2025) di Balai Kota Medan.
Dalam acara yang turut dihadiri Kepala Bappeda Ferry Ichsan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan M. Sofyan itu, Wiriya mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di dunia. Penyakit ini kerap tidak disadari karena gejalanya samar dan dapat menular lewat udara, bahkan di lingkungan keluarga. Ia menyebut penularan TBC mirip dengan COVID-19 yang sempat menjadi wabah global, sehingga perlu kewaspadaan tinggi.
“Langkah utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masyarakat yang sudah tertular. Tanpa itu, kita sulit memutus rantai penularan. Setelah teridentifikasi, barulah dilakukan upaya pencegahan agar tidak menular ke orang lain dan memastikan penderita menjalani pengobatan hingga sembuh,” jelasnya dalam pertemuan yang dihadiri kepala puskesmas se-Kota Medan dan pemangku kepentingan.
Wiriya juga menekankan pentingnya Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman kerja Satgas TBC. Ia mengingatkan agar rencana aksi tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan. Karena itu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diminta aktif melakukan deteksi dini di lingkungan masing-masing.
“Penanganan TBC tidak bisa hanya dibebankan pada tenaga medis. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk dinas terkait, pemerhati kesehatan lingkungan, hingga perangkat daerah. Tugas kita bukan hanya mengobati, tapi juga mencegah, mensosialisasikan, dan memperbaiki lingkungan yang rentan menjadi tempat berkembangnya bakteri TBC,” tambahnya.
Sekda mengajak semua stakeholder untuk berperan aktif. “Jangan berpikir kita aman, karena siapa pun bisa tertular ketika daya tahan tubuh melemah. Ini tanggung jawab bersama—pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” pungkasnya. (Isv)
