Jakarta, POL | Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.
“KSPI mewakili semua serikat buruh, menolak keras rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sikap mayoritas serikat buruh yang diwakili KSPI mencerminkan masyarakat secara umum, jadi perlu dicatat untuk kemudian tersampaikan kepada presiden Bapak Joko Widodo,” ujar ketua KSPI Said Iqbal pada wartawan di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Iqbal menyebut pemerintah tidak boleh asal menaikkan iuran BPJS kesehatan sebab hal itu membebankan rakyat. Dia menilai pemerintah harus meminta pendapat rakyat lebih dulu sebelum membuat rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Kenapa harus ada dengar pendapat? Karena masyarakat ikut membayar iuran. Karena BPJS bukan milik pemerintah, maka kewajiban pemerintah bersama BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, setiap kenaikan iuran, mereka harus public hearing. Karena pemiliknya adalah kami, masyarakat. Kita bayar iuran kok. Nggak gratis, toh yang miskin juga bayar, tapi melalui perintah konstitusi dibayar lewat APBN dan APBD. Orang miskin bayar, orang kaya bayar, semua kalangan bayar,” ujar Iqbal.
Iqbal menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan dana BPJS Kesehatan. Defisit dana yang dialami BPJS disebutnya tidak pernah dijelaskan secara detail.
“Defisit anggaran yang digembar gemborkan selama ini, di dana apa? Defisitnya di mana? Memangnya kita budak, yang seperti zaman kompeni mau naikin pendapatan, minta ke rakyat untuk kerja lebih giat lagi, kambing-kambing rakyat diambil,” ujar Iqbal.
“Oleh karena itu, umumkan kenapa defisit, jangan cuma menyatakan defisit sekian. Umumkan dulu yang defisit apa? Hasil investigasi dari BPK itu dibuka. Kan rakyat punya hak, apalagi ada undang-undang keterbukaan informasi, buka dong,” imbuhnya.(POL/W)
