Bandung, POL | Seorang bapak bernama Mulyono mengantar anaknya, Afifah Uliya Sari mendafar ulang pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap 2 yang diterima di SMAN 2 Bandung melalui kebijakan Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Mulyono yang bermata pencaharian sebagai petugas kebersihan ini mengaku sangat tertolong dengan kebijakan yang lakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut. “Ini terobosan luar biasa, sebagai orang tua murid ini bagus banget, salah satu solusi yang tepat bagi orang tua yang memiliki permasalahan (pembiayaan) di bidang pendidikan,” tuturnya kepada wartawan usai menghadap kepada panitia penerimaan siswa baru di SMAN 2 Bandung.
Ia pun berpesan kepada anak sulungnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. “Harus bisa lebih baik lagi, ya. Jaga akhlak dan norma yang berlaku di sekolah, mudah-mudahan menjadi anak soleh dan lebih baik,” harapnya.
Sedangkan siswa yang lulus jalur prestasi non-akademik, Qanita Rahma mengungkapkan, dirinya termasuk siswa yang mengikuti tes terstandar sesi 3 di hari pertama. Ia mengaku tak mendapatkan kesan tidak adil saat mengerjakan soal. “Kalau disebut enggak adil itu enggak juga, soalnya (pertanyaan) masih bisa dijawab dan masih ada jawabannya. Mungkin kurang persiapan aja,” katanya.
Hal senada diungkapkan Asri Rahma Dewi. “Kalau menurut saya, soal sesi 3 di hari pertama itu memang ada yang sulit dan yang mudah. Cuma, kalau pas ngejalanin lagi panik dan enggak bisa tenang, itu rasanya jadi susah semua,” ungkapnya.
Ia mengaku, nilai yang didapatkan belum sesuai ekspektasi. Tapi, ia meyakini usaha optimal yang dilakukan menjadi bukti bahwa persiapan yang matang bisa menjadi kunci. Ia menambahkan, pelayanan SPMB Jabar sudah cukup tertata dan bagus. Namun, ia juga memberi beberapa masukan. “Seperti, H-1 baru dikasih tahu tentang aplikasi atau tiba-tiba ada update yang mendadak banget, itu jadi bikin panik dan takut,” ucapnya.
Sementara itu, untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Kementerian Sosial RI mendirikan 13 titik Sekolah Rakyat di 10 kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman memastikan, seluruh Sekolah Rakyat siap beroperasi tahun ini. “Sebanyak 1.353 siswa telah tercatat sebagai peserta didik di 13 sekolah yang tersebar di Jabar.
Sebaran sekolah tersebut, jelasnya, meliputi Kota Bogor (Sentra Galih Pakuan), Kabupaten Bogor (Sentra Inten Soeweno), Kabupaten Bekasi (Sentra Pangudi Luhur), Kabupaten Sukabumi (Sentra Phalamarta), Kabupaten Bandung Barat (Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI), Kabupaten Bandung (kawasan Stadion Si Jalak Harupat), Kota Bandung (Polteksos dan Sentra Wyata Guna), Kabupaten Sumedang (Balai Latihan Kerja Sumedang), Kota Cirebon (SMPN 18 Kota Cirebon), Kota Cimahi (Sentra Abiyoso dan Dinas Sosial Jabar).
“Seluruh Sekolah Rakyat siap menerima peserta didik pada tahun ini. Kehadiran sekolah ini merupakan komitmen Pemdaprov Jabar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu,” tegasnya.
Sekda berharap, hadirnya 13 Sekolah Rakyat ini dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto menyatakan, pendidikan adalah hak dasar setiap anak. “Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Dinas Pendidikan Jabar, tambahnya, akan mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan pendekatan yang adaptif, sesuai kebutuhan siswa dan karakteristik daerah.
“Kami akan pastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui pendampingan intensif, pelatihan guru serta penguatan kurikulum berbasis konteks sosial siswa,” pungkasnya. (Har/disd)
