Medan, POL | Anggota DPRD Medan Hj Sri Rezeki menyayangkan adanya pemotongan anggaran untuk Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan hingga 41 persen yang berdampak kepada pelaku UMKM.
Dia menilai efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah tidak seharusnya menghapus kegiatan yang berhubungan dengan ‘rakyat kecil’.
“Apalagi anggaran yang dikurangi di Diskop UKM Perindag mencapai 41 persen dan terdampak pada pelaku UMKM, seperti pemberdayaan dan pelatihan,” kata Hj Sri Rezeki, Rabu (4/6/2025).
Politisi PKS ini mendorong agar anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan UMKM malah ditambah, karena UMKM merupakan ujung tombak perekonomian.
“Di masa pandemi covid 19, umkm yang menyelamatkan perekonomian sehingga masyarakat bisa bertahan. Karena itu saya berharap anggaran UMKM jangan dipotong. Para pelaku usaha perlu pembinaan, dan tugas kita membantu mereka agar berkembang,” kata Anggota Komisi III ini.
Harapan ini telah disampaikan Hj Sri Rezeki dalam rapat evaluasi triwulan I Tahun Anggaran 2025 Komisi III DPRD Medan bersama Diskop UKM Perindag yang dihadiri Kadis Benny Nasution, Selasa (3/6/2025).
Dia menambahkan, untuk pengembangan UMKM membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena jumlah UMKM di Kota Medan mencapai ratusan ribu.
” Kita harus meningkatkan mindset para pelaku UMKM dan itu butuh dana. Kami pernah mendampingi UMKM. Dari mindset kami tegakkan sampai kepada pelatihan digital, marketingnya seperti apa, lalu kita juga memberi tempat. Itu semua butuh dana. Kalau dana ini dipotong, saya rasa apalagi yang bisa kita kerjakan,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, dia mengharapkan adanya kerjasama dengan pihak perusahaan dengan menggunakan dana Cooporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pengembangan UMKM.
“Saya sangat menyayangkan jika kegiatan ini dihilangkan. Ini tugas kita sebagai anggota dewan, khususnya di Komisi III untuk mengawasi anggaran dan kita mendorong agar anggaran untuk pemberdayaan UMKM tetap ada,” tegasnya. (isvan)
